RELAWAN INDONESIA

Kurikulum Learnscapes IDEP

relawanindonesia — Wed, 25 Nov 2009 05:55:43 +0000

Kurikulum ‘Learnscapes’ oleh Yayasan IDEP
Tentang isi dan format modul | Manfaat yang lebih luas | Proposal akhir kami untuk kurikulum ini
Kurikulum Learnscapes Yayasan IDEP di rancang untuk sekolah dasar kelas 4, 5 dan 6 di Indonesia. Tujuan untuk kelas-kelas ini disebabkan karena banyak anak-anak (terutama anak perempuan yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga) yang terpaksa harus meninggalkan sekolah dasar karena tidak mampu untuk meneruskan sekolahnya.

Kurikulum ini direncanakan untuk berjalan bersama dan saling mendukung dengan kurikulum nasional Ilmu Pengetahuan Alam di Indonesia.

Setiap modul dirancang untuk jadwal 3 jam per minggu selama 1/3 semester sekolah maka pilihan pengunaan ini adalah untuk ‘muatan lokal’ yang diminta oleh pejabat sekolah setempat.
Tentang isi dan format modul
Sembilan modul kurikulum yang dirancang untuk sesi (duabelas minggu):
1- KAMI ADALAH MASA DEPAN – memperkenalkan tanggung jawab akan lingkungan
2 – JARING KEHIDUPAN – Memperbaiki kualitas lingkungan sekolah
3 – MENGENAL LINGKUNGAN SAYA – Lingkungan lokal, sumber daya dan penelitian
4 – KEBUNKU DESAINKU – Termasuk praktek langsung kebun
5 – MAKANAN SEHAT / KEHIDUPAN SEHAT – Menghasilkan ramuan sehat dari kebun sendiri
6 – MERAWAT KEBUNKU – kepandaian praktis untuk produksi makanan berkelanjutan
7 – KEBUN OBAT-OBATAN – mengembangkan kebun tanaman untuk pengobatan
8 – MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGANKU – strategi pengelolaan sampah
9 – BERSENANG-SENANG DENGAN PANEN – meningkatkan kemampuan dalam organisasi dan managemen

Setiap kegiatan berlanjut ke kegiatan berikutnya, maka dalam waktu 3 tahun anak-anak bisa membangun pengertian akan lingkungan alami mereka, dampaknya pada lingkungan, dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan gaya hidup mereka untuk lingkungan mereka yang berkelanjutan.

Penelitian penuh dari dasar teori dan pengembangan skedul yang paralel dengan kurikulum nasional Indonesia telah selesai.

Sejauh ini beberapa unsur dari kurikulum sudah berhasil diuji-coba di dua sekolah di Bali.
Format dari setiap modul adalah:
• Sebuah buku yang berisi cerita, poster yang dibawa pulang, kegiatan / latihan untuk 12 minggu
• Proses evaluasi, dengan amplop prabayar kosong untuk mengirim kembali
• Buku panduan untuk guru

Kurikulum ini menggunakan dasar kesadaran lingkungan dan metodologi kegiatan fisik dan praktek untuk menbantu perkembangan murid:

• Komunikasi bicara dan menulis
• Matematik, ilamu pengetahuan dan tehnologi
• Pengelolaan dan pengurangan sampah
• Nutrisi
• Musik, seni dan kerajinan tangan
• Pelajaran tentang masyarakat dan kebudayaan
• Unsur-unsur desain, geografi, ekonomi dan pengetahuan akan lingkungan
• kembali ke atas •
Kemampuan kurikulum untuk mempengaruhi masyarakat:
Kurikulum ini dirancang untuk melatih anak-anak secara sistimatik, ikut serta dalam memperbaiki lingkungan mereka, termasuk pekerjaan rumah yang melibatkan keluarga dan masyarakat mereka.

Untuk menarik perhatian murid-murid kurikulum menggunakan cerita yang menarik dan dinamik, yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak perlu bergantung pada kemampuan guru untuk menjelaskannya.

Penuh dengan praktek kerja langsung dan percobaan yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Kesimpulan dari setiap modul dibawa pulang oleh anak-anak untuk diterapkan di rumah, dan dalam prosesnya melibatkan seluruh keluarga.

Penelitian lapangan dalam masyarakat adalah bagian dari kurikulum ini. Hal ini diperlukan untuk menggairahkan dukungan masyarakat, keterlibatan dan kepentingan budaya. Pada akhir program 3 tahun, kelanjutan proyek ini bisa diteruskan oleh anak-anak dibawah kelas mereka untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan managemen.

Tindakan ini juga untuk mendukung perkembangan kemampuan mengajar yang baru dan pendekatan untuk pendidik di Indonesia karena guru-guru akan menggunakan teknik pengajaran langsung, penelitian lapangan, pengetahuan lokal dan sumber daya yang kreatif untuk menambah manfaat kurikulum ini. Juga untuk mengajar para pendidik lokal tentang cara menggunakan sumber daya lingkungan setempat sebagai sumber peralatan pengajaran yang meningkatkan kemudahan akses yang kalau tidak harus dibeli dengan mahal.

Kurikulum ini bisa disesuaikan untuk setiap daerah atau aplikasi global melalui sistem sekolah dan / atau melalui Internet.
• kembali ke atas •
Proporsal akhir Yayasan IDEP untuk kurikulum ini:
Saat ini kami sedang mencari dana untuk bisa melanjutkan proyek ini.

Apabila dukungan sudah bisa dipastikan, Yayasan IDEP merencanakan untuk melakukan perkembangan terperinci, pelaksanaan dan pengawasan, evaluasi dan perubahan dari uji-coba kurikulum di 10 sekolah di tempat yang berbeda di seluruh Indonesia selama 3 tahun, yang hasilnya bisa diintegrasikan kedalam sistem pendidikan nasional.
Hasil (setelah 18 bulan)
• Penyelesaian perkembangan dari kurikulum 3 tahun
• Peningkatan kemampuan mengajar untuk pendidik setempat
• Perubahan dalam metoda belajar, dari cara lama ke praktek langsung melalui praktek proyek
• Anak-anak yang terpaksa meninggalkan sekolah setelah kelas 6 akan memiliki kemampuan yang berguna, misalnya dalam produksi makanan dan kerajinan serta managemen usaha kecil
Hasil (setelah 3 tahun)

* • Perubahan kebiasaan murid seperti:
- peningkatan dalam mengatur lingkungan masyarakat
- kesadaran akan nutrisi
- pengertian tentang penggunaan obat-obatan tradisionil
- pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga
* Anak-anak akan bisa mendesain penilaian dampak lingkungan
* Mengurangi polusi di sekolah, komunitas dan di rumah
* Menghasilkan produk organik dari kebun di sekolah dan di rumah
* Mengurangi sampah lokal, memisahkan, dan apabila memungkinkan, mendaur-ulang
* Melibatkan anggota masyarakatdalam lingkungan setempat

Pengaruh (jangka panjang)
• Perubahan kebiasaan di rumah dan masyarakat
• Meningkatkan nutrisi
• Mengurangi polusi di tingkat masyarakat
• Memperbaiki penghasilan keluarga dengan kemampuan yang dipelajari
• Kemampuan managemen yang didapat dari proyek di sekolah
• Meningkatkan kemampuan guru

Kurikulum ini termasuk proyek untuk mempelajari usaha kecil berdasarkan kemampuan yang dipelajari, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan penghasilan bagi kaum wanita dari penjualan produk ramah lingkungan (seperti kertas daur ulang, kompos, sayur-sayuran, obat obatan tradisional dan tanaman)
Kemampuan praktis yang dipelajari murid-murid termasuk:
• Pengertian tentang tanggung jawab masing-masing terhadap lingkungan mereka
• Observasi dan analisa masalah erosi, air dan pengolahan air limbah setempat
• Pengertian tentang kepentingan konservasi tanah dan air
• Menentukan dan mendokumentasi tanaman setempat dan menilai kembali biodiversiti
• Mengerti akan dampak polusi melalui observasi dan analisa langsung
• Kemampuan praktis untuk memisahkan dan mendaur ulang sampah padat
• Mendokumentasi kemampuan dan pengetahuan dari para tetua masyarakat termasuk dukun tradisional
• Mempelajari dasar managemen proyek melalui proyek kecil di sekolah
• Penilaian akan pertanian sebagai pekerjaan yang berarti dan berkelanjutan serta mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota
• Pengertian tentang hubungan antara kesehatan dan nutrisi
• Merencanakan, menanam dan merawat kebun organik dan sistem kompos
• Meningkatkan nilai pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita dan merubah pemikiran yang kolot tentang gender
• Berbicara didepan umum dan kemampuan membuat rencana yang didapat dari meneruskan proyek ke pelajar yang lain
• Mempelajari kemampuan pemasaran dengan mengadakan bazar pertanian
Karena minat yang diterima dalam tingkat nasional begitu besar, maka kurikulum ini berpotensi untuk mencakup jutaan orang dan membuat dampak positif terhadap kesadaran lingkungan di Indonesia serta managemen baik di tingkat perorangan maupun masyarakat.

Apabila anda berminat untuk mendukung program ini, silakan menhubungi kami untuk mendapatkan keterangan terperinci.

UNDER CONSTRUCTION

relawanindonesia — Sat, 21 Nov 2009 02:38:44 +0000

MOHON MAAF BAGI REKAN REKAN BLOG SEMENTARA DI PERBAIKI DAHULU DIHARAPKAN TANGGAL 26 NOVEMVBER 2006 SUDAH DAPAT DIPERGUNAKAN KEMBALI

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASAI MANUSIA

relawanindonesia — Sat, 21 Nov 2009 02:15:57 +0000

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004-2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada
diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati,
dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas
oleh siapapun;
b. bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi
Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum maka
pelaksanaannya perlu ditingkatkan;
c. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak Asasi Manusia (Vienna
Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights)
telah diterima pada konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria
pada tanggal 25 Juni 1993;
d. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, dan untuk
itu diperlukan partisipasi masyarakat;
e. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 1998-2003
berakhir pada bulan Desember 2003;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e
dipandang perlu menyusun Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1), 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Nomor
4026);
4. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak
Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 61 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009.
Pasal 1
(1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut
RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan,
pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan
mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(2) Menetapkan RANHAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
(3) RANHAM Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.
Pasal 2
(1) Untuk melaksanakan RANHAM Indonesia tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2) Panitia Nasional bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RANHAM
Indonesia yang mencakup:
a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
c. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
d. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
e. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(3) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), keanggotaannya
terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga Hak Asasi Manusia nasional yang
selengkapnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
Pasal 3
(1) Panitia Nasional membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur
instansi pemerintah, lembaga nasional, serta para pakar dan unsur masyarakat.
(2) Susunan tugas dan fungsi Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibentuk sebuah
Sekretariat Panitia Nasional yang berkedudukan di Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia.
Pasal 4
(1) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Panitia Nasional bersama
Gubernur di setiap Propinsi membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi yang
bertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
(2) Tugas Panitia Pelaksana Propinsi meliputi 5 (lima) program utama sebagai berikut:
a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Propinsi terdiri dari unsur- unsur instansi
pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan
kebutuhan daerah yang bersangkutan.
(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana di Propinsi
dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pelaksana Propinsi yang berkedudukan di Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 5
(1) Di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia
Pelaksana Propinsi.
(2) Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) program
pokok sebagai berikut:
a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana di Kabupaten/Kota terdiri dari unsur instansi
pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan
kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Pasal 6
(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM yang ditangani
oleh Sekretariat Panitia Nasional dibebankan pada anggaran belanja Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di masingmasing
instansi atau lembaga, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing
instansi atau lembaga.
(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di daerah,
dibebankan pada anggaran belanja masing-masing daerah.
Pasal 7
(1) Panitia Nasional berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun
kepada Presiden.
(2) Panitia Pelaksana Propinsi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap
tahun kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
(3) Panitia Pelaksana Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya
setiap tahun kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.
(4) Laporan Panitia Nasional, Panitia Pelaksana Propinsi dan Kabupaten/Kota harus
dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.
Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun
1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003, dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI